TESIS (5050) - Keabsahan Pemberian Hak Guna Usaha Pada Peraturan Presiden Nom…

Keberadaan Perpres No. 75 Tahun 2024 menimbulkan adanya problematika hukum berupa konflik atau pertentangan antar peraturan perundang-undangan, sehingga HGU yang diberikan juga akan membawa dampak …

TESIS (2301) - Kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur D…

Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan “conceptual and statute approach”.Melalui pendekatan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan pengkajian secar…

SKRIPSI (6682) - Konsep dan Batasan Penerapan Fast-Track Legislation dalam Pe…

Fast Track Legislation merupakan prosedur percepatan legislasi untuk merespons situasi darurat atau kebutuhan mendesak yang diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Selandia Baru, dan…

SKRIPSI (5650) - Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Pe…

Rakyat merupakan unsur terpenting dalam negara demokrasi. Setiap pembentukan kebijakan, pemerintah wajib melibatkan rakyat. Proses terlibatnya rakyat dalam pembentukan kebijakan disebut partisipa…

Bunga rampai undang-undang perindustrian

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-73703-0-2

Deskripsi Fisik

156p.: 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.07 Bun -

DISERTASI (433) - Prinsip Kenusantaraan Dalam Materi Muatan Peraturan Perunda…

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai asas-asas yang harus tercermin dalam materi muatan peraturan perundang undangan, salah satunya adalah asas kenusantaraan. …

TESIS (4809) - Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama Sebagai Produk Hukum P…

Penyelenggaraan aktifitas berbangsa dan bernegara kerap kali ditemukan adanya kekosongan hukum yang belum terwadahi melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 …

TESIS (4788) - Antinomi Dalam Ketentuan Perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Ta…

Pajak adalah hal yang sangat crucial dalam suatu pemerintahan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai bagian dari hukum perpajakan adalah hukum yang sangat kompleks, yang memili…

TESIS (3517) - Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Putusan Ma…

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU- XIV/2016 telah menghapuskan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat khususnya dalam hal pembatalan Peraturan Da…

TESIS (4716) - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Upaya Peny…

Tesis ini akan membahas berkaitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Upaya Penyelesaiandisparitas Dalam Tindak Pidana Korupsi. Terdapat rumusan masalah yang akan dikaji dalam tes…