Keberadaan Perpres No. 75 Tahun 2024 menimbulkan adanya problematika hukum berupa konflik atau pertentangan antar peraturan perundang-undangan, sehingga HGU yang diberikan juga akan membawa dampak …
Barang milik daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Salah satu bentuk barang milik daerah ad…
Prinsip Imparsialitas adalah salah satu prinsip yang fundamental dalam proses penyelesaian sengketa di Arbitrase karena prinsip imparsialitas menekankan agar arbiter tidak memihak kepada salah satu…
Ketiadaan asas droit de suite dalam hak jaminan atas resi gudang menimbulkan kekuatiran terkait perlindungan hukum bagi kreditur jika terjadi perpindahan objek jaminan kepada pihak ketiga. Tanpa pe…
Globalisasi menghilangkan batasan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Salah satu konsekuensi dari fenomena ini adalah perubahan gaya hidup, termasuk meningkatnya kesadaran akan perawatan dir…
Penetapan tersangka dilakukan setelah adanya proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Penetapan tersangka dapat mengurangi hak konstitusional apabila tidak dilakukan sesuai den…
Pidana penjara pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan sanksi pidana tambahan yang disebabkan karena tidak dapat melakukan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh hakim dalam kur…
Pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat merupakan ketentuan hukum adat yang berlaku di seluruh tanah Papua. Otonomi daerah khusus Provinsi Papua mengatur bahwa pelaksan…
Tanah ulayat merupakan bagian penting dari sistem hukum adat di Indonesia. Hak ulayat adalah hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas tanah tertentu. Namun, seiring dengan perkemba…
Seiring dengan perkembangan teknologi, hadir aset kripto secara drastis di masyarakat yang saat ini dijadikan sebagai komoditi yang diperdagangkan. Kemunculan aset kripto dirasa akan menimbulkan ta…