Karya Ilmiah
TESIS (4744) - Sinkronisasi Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Pengelolaan Keuangan
Aspek keuangan menjadi salah satu aspek utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan IKN. Otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Bentuk pemerintahan IKN dengan badan otorita sebagai lembaga pemerintahan daerah khusus ibu kota memberikan persoalan hukum baru. Hal ini dikarenakan bentuk otorita sebagai bentuk pemerintahan daerah serta kepala otorita sebagai kepala daerah tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan yang ambigu ini, berimplikasi pada pengelolaan keuangan Otorita IKN dan bentuk pertanggungjawabannya.
Pembahasan mengenai pengelolaan keuangan di Otorita IKN akan dikaji dengan perspektif desentralisasi menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Konsep pembagian kekuasaan secara vertikal akan digunakan sebagai dasar dalam meneliti kedudukan otorita IKN dalam sistem pemerintahan Indonesia. Selain itu, konsep kewenangan dan pertanggungjawaban juga digunakan sebagai pondasi dalam membahas bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Otorita IKN.
Penelitian ini menemukan bahwasannya Otorita IKN berkedudukan sebagai lembaga penunjang negara yang memiliki fungsi untuk menjalankan pemerintahan daerah khusus. Otorita IKN berkedududukan sebagai pengguna anggaran dan pengelola keuangan daerah dalam pengelolaan keuangannya. Implikasinya adalah terdapat dua mekanisme pertanggungjawaban keuangan, pertama bertanggungjawab atas APBN dan yang kedua atas APBIKN.
231221055 | 4744 Nad s | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain