Tidak terpilihnya kepala pemerintahan oleh masyarakat secara langsung melalui pemilihan umum serta dengan tidak adanya unsur lembaga perwakilan di Ibu Kota Nusantara menimbulkan permasalahan dalam …
Dalam rangka menyelaraskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, maka diadakan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Penyelenggaraan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 tersebut mengakibatkan…
Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ol…
Pasca berlakunya UU Cipta Kerja diatur mengenai penguatan hak pengelolaan yang mangatur definisi, subyek, objek, kewenangan, perolehan hak pengelolaan, dan pengaturan lainnya terkait hak pengelolaa…
Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, Indonesia menyelenggarakan bursa karbon perdananya pada tahun 2023 sebagai langkah baru u…
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, Indonesia memiliki kebutuhan untuk memenuhi pasokan energi nasional agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, instrume…
In recent decades, the prevalence of transboundary environmental disputes has increased, prompting extensive discussions on the legal obligations under international environmental law concerning si…
Kajian hukum yang dibahas dalam studi ini berfokus pada optimalisasi penyelenggaraan perizinan berusaha, khususnya di Jawa Timur pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 dan peraturan terkait. Hal ini …
Adapun salah satu pemerintah daerah kota yang juga diberikan kewenangan untuk mengelola barang milik daerah adalah Kota Surabaya, tetapi ada salah satu permasalahan hukum terkait dengan barang mili…