Karya Ilmiah
TESIS (3324) - Sengketa Tanah Garapan Antara Kantor Pertanahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat Kampung Jonga Tanjung Bunga kota Makasar (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 03/G/2015/PTUN.MKS)
Tanah garapan merupakan bagian tanah Negara yang tidak diatur di dalam
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar
pokok agraria. Tanah garapan tidak dilekati dengan suatu hak, akibatnya dapat
dimanfaatkan oleh siapapun yang menguasainya dengan dasar bahwa tanah
tersebut memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Kasus pada tanah garapan
yang terjadi di Kota Makassar akibat dilekatkan suatu hak katas tanah ydia atas
tanah garapan yang dasar perolehannya tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam Paal 17 Juncto Pasal 23 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997. Akibat dari ketidaksesuaian tersebut hak atas tanah
tersebut dilakukan pencabutan serta pembatalan dengan dasar pelanggaran asa
umum pemerintahan yang baik dan adanya cacat prosedur pada Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Tesis ini berisi analisis putusan hukum yang menjelaskan lebih anjut
mengenai rumusan masalah yang diangkat, yaitu Keabsahan pemberian tanah
garapan dan akibat houum sengketa tanah garapan berdasarkan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 03/G/2015/PTUN.MKS. Penelitian hukum
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode
pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach),
Pendekatan Kasus (Case Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
keabsahan dan akibat hukum sengketa tanah garapan yang terjadi di Kota
Makassar. Dalam proses pemberian tanah garapan dan pendaftaran hak atas tanah
yang tidak memenuhi asas good governance.
031524253019 | 3324 | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain