Karya Ilmiah

TESIS (1399) - Pemberian Ganti Rugi Terhadap Hak Atas Tanah Yang Terkena Proyek Untuk Kepentingan Umum

---

Dalam praktek pembebasan atau pelepasan hak atas tanah sering terjadi masalah berkaitan
dengan penetapan besamya nilai ganti rugi.Pemberian ganti rugi seharusnya dilakukan dengan
memperhatikan rasa keadilan bagi pemegang hak atas tanah, dan tidak membuat pemegang hak
atas menjadi lebih miskin dari keadaan semula. Namun demikian harus tetap berdasarkan
ketentuan yang mengatur mengenai tatacara pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang
didalamnya diatur pula mengenai dasar dalam menetapkan besarnya nilai ganti rugi. Masalah
penetapan besamya nilai ganti ganti rugi merupakan isu sentral yang paling rumit
penanganannya dalam upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Dalam ketentuan yang mengatur mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum,
yaitu Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden
No. 36 Tahun 2005 dan telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 , penetapan
besarnya nilai ganti rugi khususnya ganti rugi tanah berdasarkan nilai alas Nilai Jual Obyek
Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP. PadahaI dalam
kenyataanya nilai tanah yang ditetapkan dalam NJOP jauh lebih murah daripada harga pasar di
Iokasi tanah yang sama. Permasaiahan dalam penetapan nilai ganti rugi akan muncul ketika
pemegang hak atas tanah meminta ganti rugi tanah sesuai harga pasar, padahal sampai saat ini
tidak ada standar yang jelas untuk dapat menentukan harga pasar tanah di suatu lokasi. Dalam
menghadapi permasalahan ini diperlukan upaya untuk menata kembali ketentuanketentuan yang
mengatur mengenai dasar perhitungan ganti rugi, pemahaman aparat pelaksana terhadap

ketentuan yang mengatur mengenai penetapan besarnya nilai ganti rugi, dan masyarakat sebagai
pemegang hak atas tanah yang akan menerima ganti rugi.
Adanya keterlibatan lembaga independen dalam menilai harga tanah sangat membantu
dalam proses penetapan besarnya ganti rugi, agar dalam penetapan besarnya nilai ganti rugi lebih
obyektif. Selain itu adanya pedoman untuk menetapkan harga tanah yang ditetapkan oleh
lembaga yang berwenang dapat pula membantu untuk lebih memberikan kepastian dan
menjembatani besarnya perbedaan harga tanah antara NJOP dengan harga pasar.

---

Ketersediaan

030810715

1399

Ruang Tesis

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

1399

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2011

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM AGRARIA

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar