Keberadaan Perpres No. 75 Tahun 2024 menimbulkan adanya problematika hukum berupa konflik atau pertentangan antar peraturan perundang-undangan, sehingga HGU yang diberikan juga akan membawa dampak …
Perolehan Hak Atas Tanah oleh Mantan Pegawai BPU-PPN Gula yang Berasal dari Bekas Hak Guna Bangunan Milik BPU-PPN Gula yang Telah Dibubarkan ini mengkaji permasalahan tentang bagaimana akibat huk…
Seiring dengan perkembangan perekonomian bangsa Indonesia yang cukup pesat ini melahirkan beragam bisnis di masyarakat, antara lain di bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, dan lain sebagain…
Otorisasi tanah harus didasarkan pada bukti yang sah bahwa sertifikat tanah, tapi kali serin yang terjadi hanya kontrol terbatas atas tanah pada kontrol fisik tanah hanya karena secara hukum tid…
Dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dijelaskan mengenai tiga kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatanny…
Tanah adat adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat tertentu di daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. PMNA No.5 di tahun 1999 menyatakan bahwa tanah adalah tanah yang hak ulayat yang …
Terhadap banyaknya tanah oloran yang timbul di sekitar wilayah Pantai Berkas, maka harus diteliti siapakah yang berhak untuk menguasai tanah oloran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menget…
Hukum agraria didasarkan atas hukum adat. Eksistensi hukum adat dalam hukum nasional masih diakui sebagaimana pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun eksiste…
Banyak bidang-bidang tanah yang sementara menunggu dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku, dibiarkan kosong, sehingga tidak memberikan man…
Hak Guna Usaha yang merupakan salah satu Hak atas tanah yang masa berlakunya terbatas untuk jangka waktu tertentu yang memerlukan kejelasan, baik mengenai persyaratan perolehannya, tata cara pemb…