SKRIPSI (3856) - Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Akuntabilitas Kinerja …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3856

SKRIPSI (6562) - Tanggung Jawab Pt Perusahaan Listrik Negara (Pln) Sebagai Su…

Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, Indonesia menyelenggarakan bursa karbon perdananya pada tahun 2023 sebagai langkah baru u…

SKRIPSI (6541) - Tanggung Gugat Pemerintah atas Pencapaian Target Energi Terb…

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, Indonesia memiliki kebutuhan untuk memenuhi pasokan energi nasional agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, instrume…

SKRIPSI (6524) - The Metamorphosis of Compensation for Environmental Damage A…

In recent decades, the prevalence of transboundary environmental disputes has increased, prompting extensive discussions on the legal obligations under international environmental law concerning si…

SKRIPSI 6521) - Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pemerintah Provinsi Jawa T…

Kajian hukum yang dibahas dalam studi ini berfokus pada optimalisasi penyelenggaraan perizinan berusaha, khususnya di Jawa Timur pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 dan peraturan terkait. Hal ini …

TESIS (4767) - Wewenang Satpol PP Kota Surabaya dalam Rangka Penegakan Peratu…

Adapun salah satu pemerintah daerah kota yang juga diberikan kewenangan untuk mengelola barang milik daerah adalah Kota Surabaya, tetapi ada salah satu permasalahan hukum terkait dengan barang mili…

TESIS (4745) - Kedudukan Hukum Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dalam …

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (UU IKN) Tentang Ibu Kota Negara mewujudkan perpindahan ibu kota dari Jakarta menuju Penajam Paser Utara. Perpindahan tersebut sudah diwacanakan Presiden…

TESIS (4744) - Sinkronisasi Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penge…

Aspek keuangan menjadi salah satu aspek utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan IKN. Otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu K…

TESIS (4730) - Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dala…

Pemberian otonomi khusus untuk Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua berimplikasi pada pemberian dana otonomi khusus yang diberikan…

Indonesia"s Policy and Regulation of Geothermal Energy: Optimising Geothermal…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-6738-79-9

Deskripsi Fisik

xi, 155p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

333.885 98 Wah i