TESIS (4002) - Ketatanegaraan Otoritarianisme Masa Darurat Kesehatan Di Indon…

Munculnya Corona virus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang ditetapkan sebagai pandemi melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI No.11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyar…

DISERTASI (357) - Kearifan Lokal Dalam Proses Penuntutan Untuk Mewujudkan Tuj…

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia diakui sepanjang dianggap sesuai dengan prinsip Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo…

TESIS (4437) - Otoritas Ibu Kota Negara Dalam Negara Kesatuan Republik Indone…

Pada 15 Februari 2022 Presiden Jokowi Menandatangani Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang pada Undang-undang Ibu Ko…

DISERTASI (366) - Prinsip Partisipasi Masyarakat Yang Demokratis Dalam Pemben…

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan undang-undang. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk hubungan antara masyarakat dengan DPR dan Pemerin…

DISERTASI (364) - Asas Praesumptio Iustae Causa dalam Keberlakuan Peraturan P…

The principle of praesumptio iustae causa is often misconceived in a narrow and rigid sense as the guarantee of the validity of the government acts as long as it has not been cancelled by the compe…

SKRIPSI (2072) - Figur Hukum Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2072

TESIS (4326) - Partisipasi Rakyat Dalam Proses Amandemen Konstitusi Di Indonesia

Proses amandemen konstitusi di Indonesia telah diatur dalam pasal 37 UUD NRI 1945. Aturan pelaksanaannya terdapat pada Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR. Dalam design amandem…

TESIS (4325) - Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rend…

Penanganan fakir miskin seringkali dibenturkan dengan angka kemiskinan di beberapa daerah. Padahal angka kemiskinan yang meningkat dikarenakan kesejahteraan sosial serta jaminan sosial yang tidak t…

TESIS (3836) - Wewenang DPD Mengawasi Raperda dan Perda Berdasarkan Undang-Un…

Pasca putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV-2016, pemerintah pusat tidak lagi berwenang melakukan pembatalan terhadap Perda. tidak sampai satu tahun setelahnya, perubahan undang…

TESIS (3831) - Kewenangan Presiden Republik Indonesia Terkait Pemindahan Ibu …

Pada 16 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan tentang pemindahan ibu kota Indonesia. Lokasi ibu kota baru juga telah ditetapkan oleh Presiden RI. Penetapan ters…