SKRIPSI (6706) - Keterbukaan dan Partisipasi Dalam Proses Penentuan Penjabat …

Pemilihan kepala daerah serentak 2024 menyebabkan adanya kekosongan jabatan pada beberapa daerah di Indonesia. Presiden dam Menteri Dalam Negeri mengangkat penjabat kepala daerah untuk mengatas…

TESIS (2070) - Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undan…

Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. Dibimbing oleh Radian Salman. Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif, penggunaan…

SKRIPSI (5682) - Keterbukaan Profil Calon Anggota Legislatif Kepada Masyaraka…

Profil calon anggota legislatif merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan oleh rakyat dalam mengetahui gambaran pribadi dari calon anggota legislatif yang bersangkutan. Perolehan informasi t…

TESIS (2046) - Pemberhentian Kepala Daerah Dan Upaya Hukumnya

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2046

SKRIPSI (5964) - Pengaturan Nilai-Nilai Konstitusi Hijau dalam Tata Kelola Pe…

Indonesia merupakan negara hukum dan dianugerahi kondisi geografis yang mendukung terciptanya kekayaan serta keberagaman alam. Dalam hal ini UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi (konstitusi) …

Penataan Wewenang dan Tugas MPR

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-5676-59-8

Deskripsi Fisik

xiv, 262p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.05 Sal p

TESIS (4891) - Rekontruksi Hukum Negara Dalam Keadaan Darurat: Pengaturan Apa…

Pemberlakuan negara dalam keadaan darurat akan berdampak pada penangguhan fungsi normal jalannya pemerintahan. Kemudian pemerintah darurat akan menangguhkan kebebasan sipil serta menangguhkan beber…

SKRIPSI (3642) - Penataan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Dalam Sist…

Dari masa ke masa, Negara terus mengalami perkembangan baik dari segi kedaulatan maupun fungsi Negara. Jika diawal pembentukan Negara berfungsi sebagai Negara penjaga malam maka saat ini Negara…

TESIS (4873) - Pengaturan Kriteria Larangan Konflik Kepentingan Pada Jabatan …

Fenomena rangkap jabatan erat kaitanya dengan konflik kepentingan yang dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerugian baik bagi individu pelaku maupun bagi lembaga instansi yang didudukinya, bahk…

TESIS (1973) - Gugatan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Tahapan Pemilihan Umu…

Penyelesaian pelanggaran pemilu diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu secara umum bahwa pelanggaran pemilu diselesaikan melalui Bawaslu dan Panwaslu sesuai…