TESIS (2078) - Pengawasan terhadap Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan…

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengunakan pendekatan “Statute, historical, and conseptual” untuk menjawab permasalahan (i) kedudukan Anggaran Pendapatan dan Belanja…

Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara Dan Hukum Lingkungan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978 979 1390 18 3

Deskripsi Fisik

xxi,366p. : ill;24 cm,

Judul Seri

-

No. Panggil

344.046 Din -

TESIS (1974) - Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Tentang Pene…

Dalam sistem demokrasi modern kegiatan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil dan fundamental. Salah sa…

TESIS (3995) - Kewenangan Partai Politik Dalam Pergantian Antar Waktu Anggota…

Kedaulatan rakyat secara tegas diatur didalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, salah satu perwujudan adalah dilaksanakan pemilihan umum legislatif. Adanya peran partai politik dalam kontestasi pemi…

TESIS (4000) - Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Tidak Melaksanakan Putusan P…

Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang dilakukan dalam menjalankan kewenangannya, yang dapat berakibat pada masyarakat, individu dan…

DISERTASI (366) - Prinsip Partisipasi Masyarakat Yang Demokratis Dalam Pemben…

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan undang-undang. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk hubungan antara masyarakat dengan DPR dan Pemerin…

DISERTASI (364) - Asas Praesumptio Iustae Causa dalam Keberlakuan Peraturan P…

The principle of praesumptio iustae causa is often misconceived in a narrow and rigid sense as the guarantee of the validity of the government acts as long as it has not been cancelled by the compe…

TESIS (3836) - Wewenang DPD Mengawasi Raperda dan Perda Berdasarkan Undang-Un…

Pasca putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV-2016, pemerintah pusat tidak lagi berwenang melakukan pembatalan terhadap Perda. tidak sampai satu tahun setelahnya, perubahan undang…

TESIS (3825) - Kedudukan dan Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu…

Penyelenggara pemilu tergolong atas dua yaitu penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan yang bersifat ad hoc. Hal ini sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemi…

DISERTASI (351) - Syarat Ambang Batas Dalam Pengajuan Calon Presiden Dan Waki…

Pengaturan ambang batas merupakan produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan DPR RI bersama Presiden (Pemerintah). Ambang batas merupak…