TESIS (4081) - Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Keadaan Darurat Negara In…
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah menyelesaikan perkara dengan objek sengketa Keputusan dan/atau Tindakan Tata Usaha Negara (KTUN). Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4081 Bas p
TESIS (4537) - Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Amandemen Konstitusi
MPR sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengamandemen konstitusi. Selama ini agenda amandemen konstitusi, sebagian besar dipengaruhi oleh aktor politik. Sehingga partai poli…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4537 Azi w
TESIS (4538) - Desain Konstitusional Kedaulatan Negara Atas Wilayah Yang Utuh…
Konstitusi Indonesia melalui Pasal 25A yang mengatur tentang wilayah negara menjadi kebijakan yang sangat penting. Namun Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 menginterpretasikan wilayah negara terdiri satu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4538 Far d
TESIS (4533) - Metode Omnibus Law dan Implikasinya dalam Sistem Perundang-Und…
Metode omnibus law adalah sebuah metode yang berlaku di Indonesia dan berdampak signifikan terhadap sistem perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4533 Wir m
TESIS (4499) - Tanggung Jawab Pemerintah Bagi Korban Pelecehan Seksual Dalam …
Pelecehan seksual merupakan kejahatan kesusilaan atau moral offences, dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4499 Rah t
SKRIPSI (6271) - Perubahan Undang-Undang Dasar Secara Informal Melalui Tafsir…
Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, kerap melakukan praktik amandemen konstitusi secara informal, yakni menghidupkan nilai dan no…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6271
SKRIPSI (5745) - Persebaran Perolehan Suara Sebagai Syarat Keterpilihan Dalam…
Persebaran perolehan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan sebuah syarat yang harus dipenuhi untuk memenangkan Pemilu Presidens sebagaimana diatur dalam pasal 6A ayat (3) UUD N…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 5745
SKRIPSI (5755) - Prinsip Proposionalitas Dalam Pengujian Undang-Undang Terhad…
Prinsip proporsionalitas merupakan prinsip yang telah umum digunakan dalam area hukum, salah satunya dalam area hukum konstitusi. Prinsip proporsionalitas telah digunakan dalam peradilan konstitu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 5755
TESIS (3995) - Kewenangan Partai Politik Dalam Pergantian Antar Waktu Anggota…
Kedaulatan rakyat secara tegas diatur didalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, salah satu perwujudan adalah dilaksanakan pemilihan umum legislatif. Adanya peran partai politik dalam kontestasi pemi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3995 Fik k
TESIS (4437) - Otoritas Ibu Kota Negara Dalam Negara Kesatuan Republik Indone…
Pada 15 Februari 2022 Presiden Jokowi Menandatangani Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang pada Undang-undang Ibu Ko…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4437 Sat o
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah