SKRIPSI (3683) - Penataan Kembali Lembaga Non-Struktural Dalam Upaya Penyelar…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3683

SKRIPSI (3675) - Kedudukan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Tentang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3675

DISERTASI (430) - Tanggung Gugat Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Pelaksanaan …

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewizjde) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum dan asas keadilan dala…

TESIS (4817) - Perdamaian Dunia Dalam Perspektif Perbandingan Konstitusi

Perdamaian dunia merupakan tujuan universal yang diupayakan oleh berbagai negara melalui instrumen hukum nasional dan internasional. Dalam perspektif perbandingan konstitusi, terdapat perbedaan dal…

SKRIPSI (2913) - Putusan ”Ultra Petita” Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2913

SKRIPSI (3694) - Penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Oleh DPR dan Aki…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3694

SKRIPSI (6554) - Persyaratan Umur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dal…

Hak politik merupakan elemen penting dari hak asasi manusia yang diakui secara global dan nasional. Dalam demokrasi, setiap warga negara harus memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berpartisi…

Investasi Bidang Infrastruktur Kemitraan Melalui Pola Kemitraan Pemerintah da…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-7223-30-6

Deskripsi Fisik

x, 102p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.6 Muc i

DISERTASI (181) - Pengujian Undang - Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pe…

Constitutionalism and democracy are the principles that underlying judicial review by the Constitutional Court. The principle of constitutionalism, especially in institutional or structural appro…

TESIS (3517) - Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Putusan Ma…

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU- XIV/2016 telah menghapuskan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat khususnya dalam hal pembatalan Peraturan Da…