TESIS (3836) - Wewenang DPD Mengawasi Raperda dan Perda Berdasarkan Undang-Un…

Pasca putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV-2016, pemerintah pusat tidak lagi berwenang melakukan pembatalan terhadap Perda. tidak sampai satu tahun setelahnya, perubahan undang…

TESIS (3831) - Kewenangan Presiden Republik Indonesia Terkait Pemindahan Ibu …

Pada 16 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan tentang pemindahan ibu kota Indonesia. Lokasi ibu kota baru juga telah ditetapkan oleh Presiden RI. Penetapan ters…

TESIS (3832) - Hak Mendapatkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Menurut U…

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian nasional yang diselenggaraka…

DISERTASI (352) - Kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan …

Pembangunan Pulau Batam adalah salah satu keajaiban pembangunan di Indonesia pasca kolonialisme. Pada tahun 1970, Pulau Batam hanya dihuni enam ribuan jiwa tanpa infrastruktur, tanpa tempat pendidi…

DISERTASI (351) - Syarat Ambang Batas Dalam Pengajuan Calon Presiden Dan Waki…

Pengaturan ambang batas merupakan produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan DPR RI bersama Presiden (Pemerintah). Ambang batas merupak…

SKRIPSI (5549) - Pengaturan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undanga…

Seiring dengan banyaknya keberadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menimbulkan munculnya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih serta saling bertentangan. Peneli…

TESIS (4219) - Politik Dinasti di Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan Negara…

A B S T R A K Istilah ‘politik dinasti’ awam didengar pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XII/2015 Tentang Pengujian terhadap UU No. 8 Tahun 2015. Pokok utama yang dija…

TESIS (4194) - Tanggung Jawab Pemerintah Atas Tidak Terpenuhinya Hak Layanan…

ABSTRAK Upaya pemenuhan hak atas kesehatan sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab negara. Jaminan hak atas kesehatan telah tertuang dalam instrumen hukum baik nasional maupun internasioa…

DISERTASI (342) - Hak Atas Bahasa Dalam Negara Yang Mempunyai Beragam Bahasa …

Pengakuan bahasa dalam Konstitusi Timor Leste diatur dalam Pasal 13, sehingga bahasa merupakan hak asasi manusia dan juga hak konstitusional. Meskipun bahasa dijamin oleh konstitusi, dalam praktek …

SKRIPSI (5461) - Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

5461