Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU- XIV/2016 telah menghapuskan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat khususnya dalam hal pembatalan Peraturan Da…
Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mencanangkan Program Sistem Logistik Ikan Nasional. Program pemerintah tersebut dilandasi oleh Perat…
Penulisan tesis ini berangkat dari permasalahan terkait tidak dilaksanakannya amandemen UUD NRI 1945 di tengah urgensi kekosongan hukum konstitusional. Padahal sebagai upaya mewujudkan the living c…
Tesis ini berjudul “Materi Muatan Peraturan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah ratio legis Pengaturan Ma…
tersebut belum diatur di dalam Undang Undang Pilkada. Permasalahannya hak gugat pemilih dan masyarakat dalam perselisihan hasil Pilkada dengan satu pasangan calon adalah hak konstitusional warga …
Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention on The Rights of The Child (UNCRC) dalam Keppres No. 36 Tahun 1990, namun pada kenyataanya Keppres No. 36 Tahun 1990 tidak dicantumkan seba…
Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun maupun tidak langsung melalui sistem perwakilan. Pemilihan umum menjadi sebu…
Pentingnya keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pembangunan nasional mewajibkan negara untuk menjamin kesejahteraan ASN melalui pemberian dana pensiun. Adanya pemberitaan dari Menteri K…
Kedaulatan rakyat secara tegas diatur didalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, salah satu perwujudan adalah dilaksanakan pemilihan umum legislatif. Adanya peran partai politik dalam kontestasi pemi…
Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang dilakukan dalam menjalankan kewenangannya, yang dapat berakibat pada masyarakat, individu dan…