Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara yang modal pembentukannya bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga BUMN dibentuk dengan tujuan untuk m…
Pemberian sanksi berupa ganti rugi oleh direksi selaku pengusaha kepada para pekerja merupakan hal yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan apabila pekerja tidak memenuhi ketentuan waktu. Be…
ABSTRAK Negara Indonesia bertanggung jawab menyelenggarakan Pelayanan Publik kepada semua rakyatnya sesuai dengan UUD 1945. Pelayanan Publik mencakup barang, jasa, dan administrasi, diatur oleh UU…
Keppres No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak telah memasukkan Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai pekerjaan yang terburuk bagi anak …
Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Setelah …
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan tindakan hukum yang dapat dilakukam oleh Pengusaha, namun tidak serta-merta dapat dilakukan karena wajib melihat alasan yang diperbolehkan dalam peraturan p…
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pensiun dini merupakan hal yang tidak asing dan sering terjadi dalam praktik perburuhan/ketenagakerjaan. Sayangnya, regulasi terhadap PHK dengan alasan …
Atlet perempuan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia olahraga, terbukti dengan prestasi dan partisipasi yang telah mereka berikan. Meski demikian, atlet perempuan sering dihadapi dengan …
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indon…