TESIS (2132) - Kedudukan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Pembuktian Perkara…

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dar…

TESIS (2130) - Prinsip Tanggung Gugat Produk Dalam Proses Pembuktian Penyeles…

Penelitian yang berjudul prinsip tanggung gugat produk dalam proses pembuktian penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) ini termasuk penelitian yuridis n…

TESIS (2129) - Prinsip Kehati-hatian Bank Syariah Dalam Dokumentasi Agunan Pe…

Di Indonesia dikenal 2 (dua) macam lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Masing-masing lembaga keuangan memiliki fungsi dan peran dalam dunia perekonomian…

TESIS (2128) - Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Yang Menin…

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang meninggalkan tanahnya pasca kerusuhan di Ambon tahun 1999, dengan memfokuskan pada permasalahannya yaitu status ta…

TESIS (2127) - Status Tanah Keraton Kesepuhan Cirebon (Analisis Putusan Mahka…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2127

TESIS (2126) - Disharmonisasi Pengaturan Honoranium Notaris Dalam Undang - Un…

Profesi Notaris merupakan profesi mulia yang dikarenakan tugas dan jabatannya untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dibidang hukum perdata. Untuk itu, seorang Notaris harus senantiasa m…

TESIS (2125) - Perlindungan Hukum Bagi Para Pembeli Rumah Susun Kondotel Dala…

Banyaknya kebutuhan masyarakat atas hunian, mendorong berkembangnya pembangunan perumahan dan pemukiman ke arah vertikal berupa rumah susun. Dalam perkembangannya, terdapat berbagai macam istilah…

TESIS (2124) - Kewenangan Penyitaan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan …

Di dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, dijelaskan yang memiliki kewenangan penyitaan adalah Penyidik, sedangkan yang dimaksud dengan Penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP adal…

TESIS (2123) - Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang B…

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak diatur mengenai ketentuan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan …

TESIS (2122) - Kedudukan Hukum Peraturan Bersama Terkait Terkait Pelimpahan P…

Kedudukan hukum Peraturan Bersama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai peraturan yang berkekuatan hukum mengikat ke dalam dan hanya berlaku bagi jajaran Mahkamah Agung Republik…