Penegakan hukum terkait kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah daerah masih merupakan suatu masalah hukum dalam sistem hukum Indonesia. Bagaimana tidak, pengaturannya yang beririsan …
Menurut Pasal 137 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat da…
KPPU sebagai lembaga pengawas memiliki wewenang untuk mengawasi transaksi merger lintas negara yang marak dilakukan pelaku usaha untuk memperluas perusahaannya untuk meningkatkan nilai perusahaan. …
Tesis ini mengkaji kewenangan kurator terkait eksekusi yang dilakukannya tanpa melalui proses lelang terlebih dahulu. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3/KMA/S…
Balai Harta Peninggalan (Wees-en Boedelkamer) merupakan lembaga yang dibentuk pada masa pemerintahan Belanda. Wewenang yang dimilikinya pun sebagian besar diperintahkan langsung oleh pembuat undang…
Cagar budaya merupakan bagian dari peninggalan budaya dan sejarah manusia yang sejatinya dilindungi oleh UUD NRI 1945. Namun dalam perjalanannya, perlindungan hukum cagar budaya masih jauh dari mum…
ABSTRAK Pedoman pengadaan diwujudkan dalam Perpres No 12/2021, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai salah satu pihak yang diberikan Diskresi dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). HPS s…