Proses peradilan terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia masih dapat berlanjut melalui gugatan secara perdata oleh JPN. Pasal 33 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pid…
Keuangan daerah adalah merupakan salah satu hal penting bagi pemerintahan daerah sehingga perlu kiranya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut agar dalam penggunaanya tidak terja…
Tesis yang berjudul Kewenangan Kejaksaan Untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, dengan dibuat meggunakan metode penelitian secara normatif, penelitian yang ditujukan terhadap masalah peratu…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang diberikan wewenang penuh oleh konstitusi dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu fungsi KPK yakni melakuk…
Penegakan hukum korupsi di Indonesia masih berfokus pada pemenjaraan pelaku, bukan pengembalian aset negara. Penelitian ini bertujuan mengkaji batasan tindak pidana korupsi bernilai kecil, yang bel…
Isu mengenai korupsi merupakan isu sentral dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Korupsi termasuk dalam kategori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, sehingga memerlukan proses peneg…
Perkembangan teknologi telah mempengaruhi segala aspek kehidupan termasuk aspek finansial. Aset Kripto sebagai aset digital dibuat dengan tujuan untuk menciptakan iklim investasi yang bebas dari in…
Dalam perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, membuat tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat seca…
Konsep keuangan Negara di dalam BUMN merupakan keuangan Negara yang dipisahkan dari APBN yang kemudian pengelolaanya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Masih banyak yang belum…
Pengadaan barang dan jasa masih menjadi sumber kasus-kasus korupsi di Indonesia. Pembubaran TP4 menjadikan peranan Jaksa Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara semakin penting dalam mengembalikan a…