Proses peradilan terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia masih dapat berlanjut melalui gugatan secara perdata oleh JPN. Pasal 33 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pid…
Kelemahan mendasar dalam penegakan hukum pidana adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan. Hal ini d…
Akta kelahiran merupakan salah satu hak anak yang wajib untuk dipenuhi. Akta kelahiran berfungsi sebagai identitas berupa nama dan usia anak berdasarkan kelahirannya. Masih ada sekitar 8.21% anak d…
Peranan Penyidik dalam penegakan hukum pidana berada pada garda terdepan sebagai suatu langkah awal dimulainya sistem peradilan pidana. Didalam melaksanakan perintah jabatan tersebut, Penyidik dibe…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menentukan bahwa dalam penetapan tersangka harus didasari pada dua alat bukti dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Sementara Pasal 2 ay…
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hukum pidana formil yang memberikan perhatian dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Pengaturan prosedur perolehan alat bukti dala…
Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai the right to remain silent dalam pemeriksaan khususnya pada tingkat penyidikan, sehingga hal tersebut menimbulkan probl…