TESIS (2290) - Penetapan Tanah Terlantar (Analisis Putusan Pengadilan Tata Us…

Dalam hal pemilik hak atas tanah dalam pemanfaatannya, haruslah sesuai mendasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 yang menyatakan: ”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dal…

SKRIPSI (6734) - Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Pe…

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dalam prakteknya pemungutan pajak BPHTB seringkali menimbulkan permasalahan terutama dalam pemisahan tanah. Pem…

Makna Pejabat Tata Usaha Negara dalam Sengketa Tata Usaha Negara [Studi Tenta…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

viii, 97p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.066 4 Man m

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

Ed. 3

ISBN/ISSN

978-979-007-557-3

Deskripsi Fisik

xvi, 300p. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.066 4 Wiy h

Peradilan tata usaha negara di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8829-03-8

Deskripsi Fisik

xvii,400 p. : 24cm,

Judul Seri

Sosio-Legal Indonesia

No. Panggil

342.065 98 Bed p

Titik Singgung Kewenangan Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Peradilan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

vii, 77 p. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.046 Ind t

TESIS (2198) - Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam suatu perkara tidak akan ada manfaatnya bila tidak dapat dilaksanakan. Masalah yang paling mendasar dari eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara ju…

TESIS (4904) - Onrechtmatige Overheidsdaad Badan Pengusahaan Batam Dalam Pemb…

Selaku pemegang Hak Pengelolaan di seluruh areal tanah di Kota Batam, BP Batam dapat memberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatas tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga yang dituangkan da…

TESIS (1973) - Gugatan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Tahapan Pemilihan Umu…

Penyelesaian pelanggaran pemilu diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu secara umum bahwa pelanggaran pemilu diselesaikan melalui Bawaslu dan Panwaslu sesuai…

TESIS (1967) - Keputusan Negatif Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Undang-Und…

Penelitian hukum ini bertujuan guna mengetahui landasan filosofi keputusan fiktif negatif pejabat tata usaha negara dan akibat hukum keputusan fiktif negatif pejabat tata usaha negara. Hasil pene…