Pelecehan seksual nonfisik sebagai bentuk tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak secara jelas menguraikan bentuk-bentuk pel…
Sulitnya pembuktian menggunakan bukti langsung terhadap tindakan anti persaingan dalam perdagangan melalui sistem elektronik dikarenakan terbatasnya kewenangan KPPU. Hal ini memberikan dampak yang …
Beberapa tahun belakang, amicus curiae telah mengalami perkembangan signifikan dalam sidang perkara pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana Indonesia saat ini tidak memiliki ketentuan normatif…
Sistem (teori) pembuktian hukum berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijsstelsel/bewijstheorie) memiliki dua bagian yang mendasar, yaitu antara sisi subjektif (keyakinan h…
Transaksi jual beli satuan rumah susun dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya tunai, KPA, bertahap, dan in-house. Dalam prakteknya, tidak jarang transaksi seperti itu tidak berjalan se…
Penelitian ini mengkaji mengenai Mahkamah Agung (MA) yang menerbitkan adanya pedoman melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 terkait pengembang apartemen atau rumah susun tidak dapat …
Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan, guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia…
Untuk mengetahui dokumen elektronik mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian di indonesia. Maka berdasarkan ketentuan Pasl 5, Pasal 6, pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Unda…
Tujuan penelitian ini adalah menganalisa Keterangan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Alat Bukti di Pengadilan dan Implikasi diaturnya Pasal 25 ayat (1) Terhadap Korban Tindak Pidana K…
Ultra vires merupakan tindakan Direksi diluar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Perseroan. Padahal berdasarkan UUPT Pasal 92 Ayat (1) jo…