PKPU dapat terjadi pada debitor, termasuk didalamnya seorang debitor yang menyandang jabatan PPAT. Dalam aturannya PPAT yang berstatus PKPU harus diberhentikan sementara, sedangkan marwah PKPU …
Jual beli merupakan salah satu cara peralihan hak atas tanah atau hak milik rumah susun yang paling sering dilakukan oleh masyarakat. Melalui Pasal 147 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pe…
Dalam proses pembuatan akta PPAT berdasarkan Pasal 22 PP No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 37 Tahun 1998 menyebutkan “Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak d…
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian serta pemelih…
Akta PPAT merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, maka syarat sahnya suatu perjanjian wajib untuk dipenuhi sesuai dengan Pasal 1320 BW terdapat syarat subjektif dan sy…
PPAT mempunyai peranan besar dalan peralihan hak atas tanah karena memiliki tugas membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebaga…
ABSTRAK Harmonisasi Pengaturan Pengangkatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris dan PPAT adalah dua jabatan yang berbeda tetapi dapat dirangkap atau dijabat ol…
ABSTRAK Manusia dan tanah memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dalam kesehariannya sehingga kepemilikan tanah menjadi suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Permas…
ABSTRAK Bentuk pertanggungjawaban seorang PPAT terkait pemalsuan identitas dalam pembuatan akta jual beli tanah pada dasarnya terdiri dari pertanggungjawaban secara pidana, secara perdata dan se…