Pada masa kampanye pemilu, penggunaan karakter fiktif dalam baliho untuk kepentingan politik menjadi isu hukum terkait pelanggaran hak cipta. Rumusan masalah penelitian ini mencakup pelanggaran hak…
Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi akan paham kedaulatan rakyat. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Salah satu bentuk dari pelaksanaan kedaulatan rakyat adal…
Sampai saat ini di Indonesia belum ada partai politik yang sebagai badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam kasus tindak pidana korupsi. Walaupun ada banyak fakta hukum yang menu…
This dissertation discusses the Dispute Parties in Indonesia, that is the arrangement of Law and Dispute Resolution Practice According to the Political Parties Act Nomor 2 Year 2011 concerning Po…
Hak politik merupakan salah satu elemen substansial yang menentukan keberhasilan bangunan negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan juga demokrasi dalam suatu negara. Dalam praktek kenega…
Untuk mengatasi maraknya praktik politik uang yang berdampak negatif terhadap masyarakat, negara mengeluarkan peraturan berupa pelarangan tindakan "menjanjikan atau memberikan uang atau materi la…
Pemrosesan data pribadi untuk kepentingan politik, seperti dalam pemilu, mampu memunculkan data pribadi lain yang disebut pandangan politik (political opinions). Kegiatan tersebut seharusnya tidak …
Kedaulatan rakyat secara tegas diatur didalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, salah satu perwujudan adalah dilaksanakan pemilihan umum legislatif. Adanya peran partai politik dalam kontestasi pemi…