Meaningful Participation dalam Pengesahan Perjanjian Internasional: Perspekti…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-384-807-7

Deskripsi Fisik

x, 165p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341 Mea -

Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-538-264-0

Deskripsi Fisik

xii,261-610p

Judul Seri

-

No. Panggil

341 Par h

SKRIPSI (3869) - Tanggung Jawab Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perjan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3869

SKRIPSI (3829) - Penggunaan bentuk Undang-undang atas ratifikasi perjanjian i…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3829

SKRIPSI (6381) - Problematika Normatif Pengaturan Pengesahan Perjanjian Inter…

Penelitian ini mengkaji problematika normatif pengaturan pengesahan perjanjian internasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13/PUU-XVI/2018. Pendekatan yang dipergunakan…

SKRIPSI (6380) - Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Data Pribadi Pada Aplikas…

Perkembangan zaman telah menghadirkan beragam aplikasi di smartphone yang memudahkan berbagai kepentingan penggunanya. Salah satunya adalah aplikasi Get Contact yang berfungsi sebagai pelacak nomor…

SKRIPSI (6065) - Hak Negara Anggota Uni Eropa Dalam Menutup Perbatasan Dalam …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

6065

TESIS (2630) - Perjanjian Sunrise 2006 Antara Timor Leste dan Australia (Trea…

In 2006, Australia and Timor Leste have agreed on treaty CMATS as a provisional arrangement in regards to resources management in Greater Sunrise field. However, 6 years later a former agent of A…

Hukum Perjanjian Internasional Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1986

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-5589-49-2

Deskripsi Fisik

xii, 310 p., 14.8 x 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341 Kur h

SKRIPSI (6061) - Constitutional Preview sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitus…

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang ratifikasi perjanjian internasional menimbulkan celah hukum yang berbahaya bagi hubungan hukum nasional dan internasional di Indonesia. Ol…