TESIS (1967) - Keputusan Negatif Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Undang-Und…

Penelitian hukum ini bertujuan guna mengetahui landasan filosofi keputusan fiktif negatif pejabat tata usaha negara dan akibat hukum keputusan fiktif negatif pejabat tata usaha negara. Hasil pene…

TESIS (1357) - Tanggung Gugat Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Menerbitkan Kep…

Sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia merupakan pengejawantahan dari dianutnya negara hukum. Tujuan pembentukan peradilan tata usaha negara diantaranya untuk menyelesaikan sengketa tata…

Usulan Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Tentang Pengenaan Uang Paksa Kepada …

Edisi

Edisi Pertama

ISBN/ISSN

978-623-384-339-3

Deskripsi Fisik

xiv, 129p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 Usi -

Konsep dan Implementasi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyeles…

Edisi

Edisi Pertama

ISBN/ISSN

978-623-384-394-2

Deskripsi Fisik

xv, 127p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 Kon

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Oleh Pemerintah/Onrechtmatige Overheidsdaad (OO…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-7022-85-5

Deskripsi Fisik

xiv, 93p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.066 4 Bim p

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

Ed. 3

ISBN/ISSN

978-979-007-557-3

Deskripsi Fisik

xvi, 300p. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.066 4 Wiy h

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-310-1

Deskripsi Fisik

vii, 202p.: 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.066 4 Abd h

Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (e-litigation): Di Peradila…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-02-1739-5

Deskripsi Fisik

x, 112p.: 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 Pra -

Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Ele…

Edisi

pertama

ISBN/ISSN

978-623-218-366-7

Deskripsi Fisik

xiv,192p.:21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 Sud p

TESIS (4208) - Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian …

Dalam perkembangan pengujian KTUN dengan batu uji AUPB pada UU 30/2014, diatur di dalam Pasal 10, bahwa AUPB sebagai batu uji KTUN terklasifikasi menjadi 2 (dua), yaitu 1) AUPB yang ditentukan di d…