TESIS (1967) - Keputusan Negatif Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Undang-Und…

Penelitian hukum ini bertujuan guna mengetahui landasan filosofi keputusan fiktif negatif pejabat tata usaha negara dan akibat hukum keputusan fiktif negatif pejabat tata usaha negara. Hasil pene…

TESIS (4859) - Penyelesaian Perkara Koneksitas Secara Splitsing Melalui Perad…

Bahwa pada prinsipnya perkara koneksitas merupakan perkara yang melibatkan dua pelaku tindak pidana dari latar belakang yang berbeda, dimana pelaku tindak pidana merupakan warga sipil dan pelaku la…

SKRIPSI (3902) - Implikasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Sistem Peradilan Pi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3902

SKRIPSI (3786) - Implementasi Peradilan In Absentia Dalam Penanganan Tindak P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3786

SKRIPSI (3785) - Kedudukan Kasai Perkara Perdata terhadap Perkara Pidana Dala…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3785

TESIS (1565) - Keberadaan Majelis Pengawas Daerah Berkaitan Dengan Akta Yang …

Dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak boleh menyimpang dari ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris, karena itu perlu adanya suatu pengaw…

SKRIPSI (6585) - Mekanisme Ideal Dimulainya Penerapan Restorative Justice Dal…

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diharapkan mampu mewujudkan keadilan melalui praktik peradilan pidana. Namun, imple…

DISERTASI (275) - Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Perad…

Adanya kekosongan hukum terkait perlindungan hukum terhadap benda sitaan dalam sitem peradilan pidana, menimbulkan ketidakadilan terhadap benda sitaan yang berakibat berkurangnya nilai kualitas d…

TESIS (1357) - Tanggung Gugat Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Menerbitkan Kep…

Sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia merupakan pengejawantahan dari dianutnya negara hukum. Tujuan pembentukan peradilan tata usaha negara diantaranya untuk menyelesaikan sengketa tata…

TESIS (1337) - Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Militer

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Hal tersebut mengandu…