Untuk merealisasikan kedaulatan rakyat diperlukan suatu sistem yang mampu menciptakan iklim demokratis. Sistem yang mampu mewujudkan kedaulatan rakyat adalah pemilihan umum. Berdasarkan UU Nomor 7 …
Kekosongan jabatan kepala daerah yang seharusnya melakukan pemilihan kepala daerah pada tahun 2022 dan 2023 telah menyebabkan penundaan yang signifikan. Pemilihan tersebut ditunda hingga tahun 2024…
Penelitian hukum ini dilatarbelakangi oleh ketentuan dalam UU 10/2008 dan UU 42/2008 yang melarang Pejabat BUMN menjadi pelaksana kampanye pemilu. Penafsiran yang berkembang terhadap konsep Pejab…
Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). Beberapa regulasi baru muncul di setiap periode pemilu. Seperti regulasi terkait threshold. Mulai dari electoral threshold,…
hakikatnya merupakan wujud nyata demokrasi yang dilaksanakan oleh negara sebagai wujud penuh kedaulatan rakyat, dalam mengawal pemilihan kepala daerah agar terlaksana secara demokratis sejatinya …
Penyelenggaraan pemilihan umum telah mengalami perubahan mekanisme. Dalam status quo sekarang, pemilihan umum diselenggarakan dengan cara serentak nasional guna memilih presiden dan wakil presiden,…
ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR PELANGGARAN HUKUM DALAM PEMILU KEPALA DAERAH (Studi Kasus Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2012). Pemilihan Umum K…
ABSTRAK Penyelenggaraan Pemilu memiliki potensi menimbulkan setidaknya empat macam permasalahan yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu, perselisihan administrasi pemilu, dan pers…
ABSTRAK ANALISIS TERHADAP AMAR PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 15/DKPP-PKE-I/2012 YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT: STUDI KASUS PEMECATAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMU…
THE GENERAL ELECTION SYSTEM PURSUANT TO THE 1945 CONSTITUTION OF THE UNITARY STATE OF REPUBLIC OF INDONESIA AND STRENGTHENING THE PRESIDENTIAL SYSTEM IN INDONESIA The idea of this dissertat…