TESIS (1374) - Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Pasal 24 …

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pok…

TESIS (1334) - Tanggung Gugat Notaris Atas Keabsahan Akta Pertanahan Yang Dibuat

Notaris mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta pertanahan, selama kewenangan membuat akta pertanahan tersebut bukan merupakan wewenang dari pejabat lain sebagaimana pasal 15 ayat (1) UUJN. Not…

TESIS (1319) - Fungsi Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Melaksanakan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

1319

SKRIPSI (2847) - Tugas Dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendafta…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2847

TESIS (2738) - Harmonisasi Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah …

ABSTRAK Harmonisasi Pengaturan Pengangkatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris dan PPAT adalah dua jabatan yang berbeda tetapi dapat dirangkap atau dijabat ol…

TESIS (2656) - Akibat Hukum Pembuatan Akta Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Ba…

ABSTRAK PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu. PPAT dalam menjalankan perannya harus sesuai dengan tata cara pembuatan akta…

TESIS (2426) - Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan …

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang melimpahruah. Sumberdaya alam tersebut salah satunya berupa tanah yang dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan …

TESIS (4409) - Keabsahan Peralihan Atas Tanah Berdasarkan Pengikatan Jual Bel…

Penelitian ini berjudul Keabsahan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas (Studi Kasus Perkara Nomor 433/Pdt.G/2018/PN.SBY). Pada petitum gugatan perdata dengan nomo…

TESIS (3920) - Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Dokumen Palsu D…

Seiring perkembangan teknologi, Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan Pelayanan Sistem Hak Tanggungan Elektronik selanjutnya disebut (Sistem H…