Di dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, dijelaskan yang memiliki kewenangan penyitaan adalah Penyidik, sedangkan yang dimaksud dengan Penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP adal…
KUHP Indonesia adalah sistemhukum Eropa Kontinental, yang tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Namun dalam perkembangan ternyata bahwa hukum pidana yang tersebar di luar KUHP sudah mene…
Penelitian tesis ini kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional untuk melakukan penyidikan Pencucian uang”, isu hukum pemberian wewenang akan dikaji dengan menjawab dua permasalahan hukum yan…
Dalam era globalisasi sekarang ini, lembaga notariat memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat pada saat masyarakat ingin menga…
Pemilihan umum merupakan tujuan bagi partai politik untuk menunjukkan eksistensinya. Syarat pendirian partai politik adalah dengan memiliki bentuk badan hukum sehingga partai politik dapat disebu…
Penulisan hukum yang berjudul Penegakan hukum dalam Praktek Money Laundering Terhadap Penanaman Modal Asing. bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Bentuk Penyalahgunaan Penanaman Modal Asing un…
Persoalan kewenangan jaksa KPK dalam menuntut TPPU ini sudah berlangsung lama, permasalahan legitimasi hukum dalam kewenangan penuntutan pada kasus TPPU yang tindak pidana asalnya tindak pidana k…
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga dalam pemberantasan memerlukan upaya ekstra, diakui atau tidak bahwa dalam pemberantasan korupsi selama ini menghadapai kendala baik teknis maupun …
Korupsi dan kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan yang serius dan memiliki kesulitan tersendiri dalam hal pembuktian untuk menjerat pelakunya yang umumnya berpendidikan tinggi atau memilik…
Ketentuan “Predicate crime” terjemahan dari “Tindak Pidana Asal” dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidan Pencucian Uang merupakan syarat mut…