SKRIPSI (6792) - Problematika Hukum Persinggungan Kewenangan antara Mahkamah …

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dan punya yurisdiksi yang berbeda. Namun, kedua lembaga tersebut saling bersinggungan karena sama-sama be…

SKRIPSI (4672) - Karakter Pengujian Perundang Undangan Oleh Mahkamah Konstitu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

4672

SKRIPSI (5935) - Judicial Activism oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesi…

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian undang-undang tersebut dibagi menjadi dua bentuk yaitu pengujian materiil dan pengujian…

SKRIPSI (6612) - Kedudukan Anggota Partai Politik yang Menjadi Pejabat Publik…

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi akan paham kedaulatan rakyat. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Salah satu bentuk dari pelaksanaan kedaulatan rakyat adal…

SKRIPSI (3878) - Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3878

DISERTASI (181) - Pengujian Undang - Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pe…

Constitutionalism and democracy are the principles that underlying judicial review by the Constitutional Court. The principle of constitutionalism, especially in institutional or structural appro…

TESIS (3006) - Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Konteks Sema Nomor 7 Tahu…

Penerapan pengajuan permohonan peninjauan kembali perkara pidana semenjak putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menimbulkan masalah baru dalam peradilan di Indonesia, yaitu Pasal 268 ay…

SKRIPSI (6385) - Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang…

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang melakukan constitutional review. Salah satu bentuk putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah putusan bersy…

TESIS (4645 ) - Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Pada Perkara Pidana…

Putusan Mahkamah Konstitusi 20/PUU-XII/2023 melarang Jaksa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana, sehingga secara limitatif peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh ter…

TESIS (2800) - Pemeriksaan Kepada Anggota DPR Pasca Putusan Mahkamah Konstitu…

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-XII/2014 terkait pengujian UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) khususnya di Pasal 245 ayat (1) yang mengharuskan izin preside…