Eksistensi EBUS lingkungan sebagaimana diprakarsai POJK 18/2023 menginisiasi terjadinya transformasi ekonomi yang mendorong emiten untuk menciptakan lini bisnis dengan menitikberatkan pada prinsip …
Pemerintah memiliki peran dalam penyelenggaraan urusan negara. Mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya terdapat pada persyaratan perizinan yang diterapkan melalui …
Para pelaku usaha perumahan atau pihak pengembang menyediakan kawasan hunian berupa rumah-rumah sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam memberikan perumahan dan lingkungan yang l…
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah kompetensi absolut PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan hak gugat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di PTUN. Peneli…
Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan dalam pasal 93 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 93 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meng…
Ibu kota negara adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah Indonesia merencanakan un…
Corporate Social Responsibility merupakan konsep yang dikenal dalam dunia bisnis sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. CSR secara intenasional diatur sebagai sukarela perusaha…
Indonesia merupakan negara dengan limbah plastik terbesar kedua sedunia, sehingga ancaman terhadap kontaminasi mikroplastik semakin besar. Mikroplastik adalah partikel kecil dari plastik dengan…
Sanksi administratif pembuangan sampah rumah tangga dan sampah spesifik di sungai Kota Surabaya merupakan salah satu bentuk penegakan hukum lingkungan hidup. Legitimasi sebagai unsur utama dalam pe…
Tesis ini membahas Pengenaan Retribusi Bebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia terdapat rumusan yang akan dikaji yaitu kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi untuk …