DISERTASI (442) - Eksistensi Lembaga Praperadilan Dalam Penegakkan Hukum Pidana
Pengertian praperadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHP adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu apakah penangkapa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
SKRIPSI (6792) - Problematika Hukum Persinggungan Kewenangan antara Mahkamah …
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dan punya yurisdiksi yang berbeda. Namun, kedua lembaga tersebut saling bersinggungan karena sama-sama be…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6792
TESIS (5026) - Kewenangan Pengadilan Perikanan Memutus Perkara Tindak Pidana …
menangani tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari illegal fishing oleh korporasi. Fokus penelitian ini adalah pada prosedur penanganan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan kegi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 5026 Cah k
SKRIPSI (6749) - Tanggung Gugat Pemerintah Terhadap Kecelakaan Pariwisata
Pariwisata memiliki kontribusi tinggi terhadap perekenonomian nasional dan daerah. Pada kegiatan pariwisata tersebut, terjadi hubungan antara Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat. Pemerintah se…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6749
SKRIPSI (6690) - Keadaan Lain dalam Pengambilalihan Perkara oleh KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang diberikan wewenang penuh oleh konstitusi dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu fungsi KPK yakni melakuk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6690
TESIS (4953) - Sengketa Pengelolaan Air Tanah Di Kota Surabaya
Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ol…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4953 Okt s
SKRIPSI (5826) - Kewenangan Penuntut Umum Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil K…
Dalam menangani tindak pidana perusakan hutan pada tahap penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 5826
SKRIPSI (5800) - Kewenangan Prajuru Desa Adat Dalam Penyusunan Awig-Awig Desa…
Kewenangan merupakan suatu konsep yang sangat penting di dalam kajian hukum administrasi. Pemerintah dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam menyelenggarakan pemerintahan harus menjad…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 5800
SKRIPSI (5754) - Rangkap Jabatan Pejabat Negara Di Dalam Lingkungan Sepak Bol…
Skripsi ini berjudul “Rangkap Jabatan Pejabat Negara Di Dalam Lingkungan Sepak Bola Indonesia”. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian doctrinal resarch, menggunak…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 5754
TESIS (4922) - Penggelapan Uang Titipan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tan…
Penelitian ini membahas mengenai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang biasanya menugaskan karyawannya untuk melakukan pelayanan pembayaran pajak, namun terjadi tindak penggelapan oleh karyawan ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4922 Pau p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah