SKRIPSI (6610) - Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik Tindak Pidana …

Teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan merupakan perluasan teknik penyidikan tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 75 huruf J Undang-Undang Narkotika. Dalam unda…

TESIS (3997) - Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Impeachment Pr…

Di Indonesia lembaga negara yang berwenang dalam proses Impeachment Presiden menurut Pasal 7B UUD NRI 1945 adalah DPR, MK, dan MPR. Jika ditelaah lebih dalam, masih ada lembaga negara yang sebena…

SKRIPSI (5826) - Kewenangan Penuntut Umum Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil K…

Dalam menangani tindak pidana perusakan hutan pada tahap penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 t…

SKRIPSI (3859) - Kewenangan Komisi Yudisial Untuk Mengawasi Hakim (Berdasarka…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3859

SKRIPSI (3838) - Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Memberikan Pertimbangan D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3838

SKRIPSI (3823) - Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3823

SKRIPSI (3773) - Kewenangan BNN dan POLRI Dalam Pemusnahan Barang Sitaan Nark…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3773

SKRIPSI (6580) - Aspek Demokrasi Dalam Pengisian Serta Pelaksanaan Tugas Penj…

Kekosongan jabatan kepala daerah yang seharusnya melakukan pemilihan kepala daerah pada tahun 2022 dan 2023 telah menyebabkan penundaan yang signifikan. Pemilihan tersebut ditunda hingga tahun 2024…

SKRIPSI (6542) - Penetapan Penghentian Perkara Oleh KPPU Berdasarkan Perubaha…

Perekonomian yang berkembang pesat menyebabkan persaingan usaha semakin ketat sehingga menimbulkan berbagai macam risiko bagi pelaku usaha. Situasi ini memberikan peluang bagi para pelaku usaha un…

TESIS (4090) - Pembentukan Peraturan Gubernur Berdasarkan Kewenangan Diskresi…

Tesis ini berjudul “Pembentukan Peraturan Gubernur Berdasarkan Kewenangan Diskresi Di Nusa Tenggara Barat” yang terdiri dari dua rumusan masalah yaitu Pertama, kedudukan dan dasar kewenangan …