SKRIPSI (6608) - Kepailitan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Koperasi…

Diundangkannya UU No. 4 Tahun 2023 membawa konfigurasi terbaru yaitu Koperasi di Sektor Jasa keuangan. Koperasi jenis ini dapat mendapatkan pendanaan melebihi 40% dari total aset yang dimilikinya…

SKRIPSI (3736) - Aspek Hukum Peralihan Hak Perusahaan Umum (Perum) Terhadap K…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3736

TESIS (1453) - Fungsi Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Dalam Menyelengga…

Penelitian hukum dilatarbelakangi oleh ketentuan Anggaran Dasar koperasi simpan pinjam yang harus ditaati oleh seluiruh perangkat organisasi koperasi simpan pinjam dan seluruh anggota koperasi si…

TESIS (4820) - Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam Pasca Undang-Undang Nomor 4 …

Pasca di undangkannya UUPPSK yang mengubah UU Koperasi, terdapat perubahan norma kegiatan usaha koperasi simpan pinjam yang dirumuskan pada Pasal 44B ayat (2) UU Koperasi Jo. UUPPSK. Perubahan ters…

TESIS (1170) - Kewenangan Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi, hanya Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yang berwenang membuat akta koperasi. Padahal menurut Undang-Un…

SKRIPSI (6468) - Pihak Yang Dapat Memohonkn Pailit/PKPU Koperasi Pasca Terbit…

Kepailitan dan PKPU terhadap koperasi mengalami perubahan pasca terbitnya SEMA No. 1 Tahun 2022 yang memuat ketentuan baru. Ketentuan tersebut membatasi pengajuan permohonan pailit dan PKPU terhada…

SKRIPSI (5648) - Perlindungan Hukum Terhadap anggota Koperasi Simpan Pinjam A…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

5648

TESIS (2158) - Eksistensi Unit Simpan Pinjam Dalam Jenis Koperasi

Penelitian ini berfokus pada eksistensi Unit Simpan Pinjam dalam jenis koperasi dengan permasalahan yang diteliti eksistensi Unit Simpan Pinjam dalam jenis koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17…

TESIS (3977) - Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Terhadap Koperasi Yang Men…

Salah satu faktor atau tolak ukur kesejahteraan suatu negara dapat dilihat dari bidang perekonomian negara tersebut. Perekonomian nasional menjadi faktor pendukung sebagai penentu kesejahteraan m…

SKRIPSI ( 6163 ) - Perlindungan Hukum Bagi Anggota Atas Tindakan Gagal Bayar …

KSP Sejahtera Bersama (KSP-SB) menghimpun dana anggota dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka, yang dalam pelaksanaannya, terjadi tindakan gagal bayar. KSP-SB tidak dapat mengembalikan dana s…