The public procurement of goods and services was historically being regulated under Presidential Desicion 18/2000 regarding the Guidance of Public Procurement of Goods and Services. Later on 2003…
Penelitian ini membahas Subkontrak dalam Kontrak Kerja Konstruksi, dengan memfokuskan pada permasalahannya yaitu keabsahan subkontrak dalam kontrak kerja konstruksi mengingat seringnya kontraktor…
Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa, kontraktor berkewajiban memberikan Jaminan pelaksanaan untuk menjamin agar pelaksanaan kontrak dapat diselesaikan dengan baik. Jaminan pelaksanaan yang di…
Pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa mewajibkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengawasi atau mengendalikan kontrak yang telah ditandatanganinya. Oleh karena itu, diperlukannya aturan te…
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Limitasi Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (a). …
Pembentukan kontrak dalam transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia masih mengacu pada pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW) dan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang …
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengemban usaha untuk melaksanakan pembangunan demi kepentingan publik. Salah satu pekerjaan yang diselenggara…
temuan dalam bentuk standar Prinsip Keselamatan dalam kontrak konstruksi di Indonesia. Prinsip ini juga merupakan argumentasi hukum baru yang digunakan dalam penyusunan kontrak konstruksi di Indo…
The principle of good faith in contract law is an important issue in the study of legal science. The basis of contractual freedom, the principle of consensualism as well as the principle of bindi…
The procurement of the goods and services by the government to get their needs can be done by two ways, which are through providers and self-managed. On procurement through providers there are so…