SKRIPSI (6612) - Kedudukan Anggota Partai Politik yang Menjadi Pejabat Publik…

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi akan paham kedaulatan rakyat. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Salah satu bentuk dari pelaksanaan kedaulatan rakyat adal…

SKRIPSI (3878) - Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3878

DISERTASI (181) - Pengujian Undang - Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pe…

Constitutionalism and democracy are the principles that underlying judicial review by the Constitutional Court. The principle of constitutionalism, especially in institutional or structural appro…

Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-6344-64-9

Deskripsi Fisik

xxviii, 370p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 Mar t

TESIS (3006) - Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Konteks Sema Nomor 7 Tahu…

Penerapan pengajuan permohonan peninjauan kembali perkara pidana semenjak putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menimbulkan masalah baru dalam peradilan di Indonesia, yaitu Pasal 268 ay…

TESIS (4708) - Reformulasi Prosedur Formal Amandemen Konstitusi : Sebuah Stu…

Penulisan tesis ini berangkat dari permasalahan terkait tidak dilaksanakannya amandemen UUD NRI 1945 di tengah urgensi kekosongan hukum konstitusional. Padahal sebagai upaya mewujudkan the living c…

SKRIPSI (6385) - Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang…

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang melakukan constitutional review. Salah satu bentuk putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah putusan bersy…

TESIS (4645 ) - Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Pada Perkara Pidana…

Putusan Mahkamah Konstitusi 20/PUU-XII/2023 melarang Jaksa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana, sehingga secara limitatif peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh ter…

TESIS (2800) - Pemeriksaan Kepada Anggota DPR Pasca Putusan Mahkamah Konstitu…

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-XII/2014 terkait pengujian UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) khususnya di Pasal 245 ayat (1) yang mengharuskan izin preside…

TESIS (2754) - Hak Memilih Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kep…

Tesis ini berjudul “Hak Memilih Anggota TNI dan Anggota POLRI dalam Perspektif HAM Pascaputusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XII/2014”. Isu Hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah …