Sistem Pengawasan Keuangan Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-468-149-9

Deskripsi Fisik

ix, 93p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.1 Ais s

SKRIPSI (6608) - Kepailitan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Koperasi…

Diundangkannya UU No. 4 Tahun 2023 membawa konfigurasi terbaru yaitu Koperasi di Sektor Jasa keuangan. Koperasi jenis ini dapat mendapatkan pendanaan melebihi 40% dari total aset yang dimilikinya…

SKRIPSI (6606) - Pengawasan Pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi…

LPBBTI merupakan layanan pendanaan yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana melalui sistem elektronik. Pengawasan LPBBTI dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 5 UU OJK…

SKRIPSI (6594) - Pelanggaran Prinsip Non - Diskriminatif Dalam Merekrut Peker…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menyediakan akses informasi kredit bagi masyarakat dan lembaga keuangan. Layanan ini dapat digunakan oleh debitur untuk…

SKRIPSI (3683) - Penataan Kembali Lembaga Non-Struktural Dalam Upaya Penyelar…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3683

SKRIPSI (3677) - Status dan Pengawasan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3677

SKRIPSI (3675) - Kedudukan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Tentang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3675

SKRIPSI (3697) - Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Menteri Keuangan Pasca Unda…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3697

DISERTASI (206) - Kewenangan Penyidik Pada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan hakikat penyidikan pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan, pemberian kewenangan kepada penyidik Otoritas Jasa Keuangan; dan menganalisis dan…

DISERTASI (378) - Kedudukan Hukum Keuangan Desa Dalam Sistem Tata Kelola Keua…

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kedudukan hukum keuangan Desa dalam sistem tata kelola keuangan negara, hal ini dikarenakan menurut penulis, ada terjadi perbedaan dalam …