SKRIPSI (6611) - Schikking Pada Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kerugian Perek…

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep serta penerapan denda damai dalam menyelesaikan tindak pidana ekonomi yang menyebabkan kerugian bagi perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam P…

DISERTASI (309) - Pemberhentian Presiden Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat …

Pemberhentian Presiden merupakan peristiwa hukum tatanegara yang bisa terjadi kapan saja. Namun yang menjadi potensi masalah adalah adanya ketidaksesuaian tujuan dari pasal-pasal tentang prosedur…

TESIS (1464) - Implementasi Fungsi Penganggaran DPRD Dalam Kerangka Otonomi D…

Di era otonomi daerah, DPRD sebagai lembaga perwakilan memiliki peran sentral untuk secara optimal mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat atau paling tidak memperjuangkan aspirasi rakyatn…

TESIS (1285) - Kewenangan Pemerintah Terkait Penerbitan Izin Penyiaran Di Ind…

After ratifying of Act 32 / 2002 about broadcasting, generating dispute between State institute that is Commission Broadcasting of Indonesia with government (Depkominfo). KPI as state institute h…

TESIS (1271) - Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhad…

As a result of the enactment of Local Government Law (Act No. 32 Year 2004) and The Making Process of Legislation Law (Act No.10 Year 2004) public have greater opportunities to participate in the…

TESIS (1229) - Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistim Keta…

The city council was born as a result from public appeal of Indonesian constitution 1945. The council existence is regulated in article 22 C and 22 D. Those articles regulated about the Council�…

TESIS (1195) - Pembatasan Kasasi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Pembatasan kasasi adalah merupakan salah satu upaya mempercepat proses penyelesaikan perkara yang ditempuh para pihak pencari keadilan yang berupaya memperjuangkan apa yang menjadi haknya atau un…

TESIS (4169) - Keabsahan Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara Berdasa…

Holding adalah suatu tatanan di antara sejumlah perseroan yang secara yuridis, masing-masing merupakan subyek hukum yang mandiri satu terhadap yang lain (separeted legal entety), tetapi sebenarny…

Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara Dan Hukum Lingkungan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978 979 1390 18 3

Deskripsi Fisik

xxi,366p. : ill;24 cm,

Judul Seri

-

No. Panggil

344.046 Din -

SKRIPSI ( 6157 ) - Kewenangan Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan Perkara …

Telah terjadi suatu kesenjangan atau konflik norma antara dua aturan hukum, yakni antara Pasal 23 Undang-Undang TPKS dengan Pasal 30C huruf d UndangUndang Kejaksaan. Oleh karena terdapat kesenjang…