TESIS (1973) - Gugatan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Tahapan Pemilihan Umu…

Penyelesaian pelanggaran pemilu diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu secara umum bahwa pelanggaran pemilu diselesaikan melalui Bawaslu dan Panwaslu sesuai…

TESIS (1694) - Tanggung Gugat Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Has…

Pemilihan Kepala Desa atau yang lebih dikenal dengan sebutan PILKADES merupakan pesta demokrasi masyarakat desa yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan tidak jarang menimbulkan banyak…

DISERTASI (184) - Perlindungan Hukum Dari Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerin…

Indonesia is a welfare State Country, as a welfare state, the position of the goverment is not only as the one who have the authority but also as the public services, so must take an active role …

TESIS (3020) - Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Pasca Pu…

Water is a vital necessity for human life, even life as a whole. To that end, the water resources should always be treated as a common property that needs to be managed properly in order to be ab…

TESIS (2290) - Penetapan Tanah Terlantar (Analisis Putusan Pengadilan Tata Us…

Dalam hal pemilik hak atas tanah dalam pemanfaatannya, haruslah sesuai mendasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 yang menyatakan: ”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dal…

Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Ele…

Edisi

Edisi Kedua

ISBN/ISSN

978-623-384-145-0

Deskripsi Fisik

xvi, 196p.: 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 Sud p

Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8990-14-5

Deskripsi Fisik

xix, 361.: 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 Wij

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wila…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-60299931-6-5

Deskripsi Fisik

x, 151p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 Ind k