Untuk merealisasikan kedaulatan rakyat diperlukan suatu sistem yang mampu menciptakan iklim demokratis. Sistem yang mampu mewujudkan kedaulatan rakyat adalah pemilihan umum. Berdasarkan UU Nomor 7 …
hakikatnya merupakan wujud nyata demokrasi yang dilaksanakan oleh negara sebagai wujud penuh kedaulatan rakyat, dalam mengawal pemilihan kepala daerah agar terlaksana secara demokratis sejatinya …
Penyelenggaraan pemilihan umum telah mengalami perubahan mekanisme. Dalam status quo sekarang, pemilihan umum diselenggarakan dengan cara serentak nasional guna memilih presiden dan wakil presiden,…
ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR PELANGGARAN HUKUM DALAM PEMILU KEPALA DAERAH (Studi Kasus Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2012). Pemilihan Umum K…
ABSTRAK Penyelenggaraan Pemilu memiliki potensi menimbulkan setidaknya empat macam permasalahan yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu, perselisihan administrasi pemilu, dan pers…
ABSTRAK ANALISIS TERHADAP AMAR PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 15/DKPP-PKE-I/2012 YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT: STUDI KASUS PEMECATAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMU…
Penelitian berjudul “Pemilihan Kepala Daerah dalam Rezim Hukum Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019” bertujuan untuk menganalisis konsekuensi Putusan Mahkam…
Dengan di tetapkanya UU Cipta Kerja yang mana untuk menghindari resesi global dan meningkatkan investasi penanaman modal dari pihak asing di Indonesia melalui aspek Agraria sehingga pembangunan rum…
Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun maupun tidak langsung melalui sistem perwakilan. Pemilihan umum menjadi sebu…
Norma konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD RI 1945 yang dijabarkan melalui ketentuan Pasal 9 Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden…