DISERTASI (378) - Kedudukan Hukum Keuangan Desa Dalam Sistem Tata Kelola Keua…

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kedudukan hukum keuangan Desa dalam sistem tata kelola keuangan negara, hal ini dikarenakan menurut penulis, ada terjadi perbedaan dalam …

TESIS (2952) - Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Melakukan Peme…

Pengelolaan zakat di Indonesia secara nasional telah dilakukan oleh BAZNAS, lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Pemerintah. Dalam perjalanannya, BAZNAS tidak luput dari kasus penyelewengan …

TESIS (2724) - Pengelolaan Operasional Menteri / Pimpinan Lembaga Dalam Hubun…

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi menteri/pimpinan lembaga melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari, menteri/pimpinan lembaga diberikan dana operasional. Peraturan Menteri Keuangan Nomor…

TESIS (4313) - Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sebagai …

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam struktur pemerintahan memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara namun pada prakteknya seringterjadi perbeda…

SKRIPSI (5993) - Pertanggungjawaban Partai Politik Terhadap Bantuan Keuangan …

Partai Politik sebagai bentuk perwujudan dari sistem politik demokratis membutuhkan sumber daya keuangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota,…

Hukum Keuangan Negara RI

Edisi

-

ISBN/ISSN

979 421 139 7

Deskripsi Fisik

viii, 212p.: 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.03 Sub h

Hukum Keuangan Negara

Edisi

Ed. 1

ISBN/ISSN

978 979 007 328 9

Deskripsi Fisik

xi, 406p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.03 Sut h