Masalah utama pengawasan internal pemerintah saat ini adalah rendahnya efektivitas dan efisiensi pengawasan. Rendahnya efektivitas pengawasan antara lain ditunjukkan oleh terjadinya penyimpangan …
Pokok pembicaraan dalam tesis ini adalah Aspek Hukum Tentang Prosedur dan Pengawasan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Jayapura. Penelitian ini dilakukan sesuai pengamatan …
Pajak sangat penting bagi negara dalam memenuhi anggaran, yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Ketersediaan anggaran oleh negara melalui penerimaan pajak sangat menentuka…
Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka pengaturan keuangan Desa menjadi mandiri, biasanya didasari pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Salah satu pendapatan de…
Hukum administrasi selalu melekat dengan penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara identik dengan kekuasaan didasarkan wewenang. Konsep wewenang selalu diikuti dengan pertanggungjawaban. Per…
iv ABSTRAK Desentralisasi dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Sistim desentralisasi tida…
Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangs…
Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, ketiga paket undang-undang pengelolaan keuangan negara, yaitu Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undan…
Penelitian tesis dengan judul Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bersama Sebagai Model Kerja Sama Antar-Desa Yang Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupa…