Pertentangan norma hukum Pasal 18 ayat (1) UUHT dengan Pasal 21 (3) UUPA tentang keberadaan suatu jaminan atas tanah yang hapus haknya dan menjadi tanah negara, disatu sisi Pasal 21 ayat (3) meng…
Penelitian ini memfokuskan pada tanggung jawab pejabat lelang yang melelang obyek hak tanggungan tanpa surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), dengan batasan masalah akibat hukum lelang tanpa …
Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memiliki beberapa kegiatan usaha yang salah satunya adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk kredit berdasarkan Prinsip Kehati-hatian. Beberapa contoh kredit yang…
Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang membantu masyarakat untuk memiliki rumah secara kredit, pada umumnya masih menggunakan Dana Jangka Pendek (DJP) seperti tabungan, giro d…
Fasilitas kredit Bank kepada nasabah dengan memperhatikan jaminan yang diberikan berupa hak atas tanah yang diikat dengan jaminan hak tanggungan untuk menjamin pelunasan piutangnya. Dalam perjalana…
Lembaga perbankan memiliki peranan sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pretumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningka…
Adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan Hak Tangggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam memanfaatkan…
-