Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mana dalam negara hukum harus ada jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun di Indonesia sering terjadi kasus sul…
Tesis ini berjudul “Pembentukan Peraturan Gubernur Berdasarkan Kewenangan Diskresi Di Nusa Tenggara Barat” yang terdiri dari dua rumusan masalah yaitu Pertama, kedudukan dan dasar kewenangan …
ABSTRAK Pedoman pengadaan diwujudkan dalam Perpres No 12/2021, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai salah satu pihak yang diberikan Diskresi dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). HPS s…
ABSTRAK Dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan, polisi sebagai penyelidik mempunyai kewenangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan menciptakan ketertiban masyarakat y…