Dalam proses pembuatan akta PPAT berdasarkan Pasal 22 PP No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 37 Tahun 1998 menyebutkan “Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak d…
Penyandang Disabilitas memiliki hak yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu undang-undang yang mengatur hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas adalah hak dalam bi…
Pengaturan mengenai bagaimana seseorang penyandang disabilitas mental dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan sepatutnya ada dalam setiap sistem hukum modern. Dilihat dala…
Proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana diatur dalam Pasal …