SKRIPSI (5577) - Wewenang Hakim Menilai Sendiri Kerugian Negara Dalam Mengadi…

Kewenangan menilai dan menghitung kerugian negara berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menimbulkan permasalahan dalam persidangan karena…

TESIS (4323) - Pengambilalihan Piutang Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Ti…

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung pastinya merugikan keuangan Negara. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda maupun uang pengganti, tetapi kebanyakan lebih memilih diganti de…

TESIS (4302) - Analisa Putusan Lepas Dan Putusan Pemidanaan Yang Terdakwanya …

Abstrak Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi seringkali melibatkan pihak lain yang diperdaya dan dijadikan “boneka” oleh pelaku utama dalam melaksanakan atau mewujudkan niat jahat korupsi…

DISERTASI (313) - Pemidanaan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pelaku Tindak P…

In its development, the virus of corruption has spread to corporations in the form of State-Owned Enterprises. The involvement of SOEs in criminal acts of corruption is certainly a very hard slap…

TESIS (3850) - Kewenangan Pengadilan Militer Untuk Mengadili Pelaku Tindak Pi…

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak memiliki pengertian yang diatur dalam KUHAP, bahwa lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak p…

Menggagas Perubahan UU Tipikor : Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan /

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

335p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.0230263 Men

SKRIPSI (5581) - Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam…

Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (3KUHAP ́) menyatakan: 3Laporan adalah pemberitahuan \ang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kep…

TESIS (3884) - Tanggungjawab Pengembalian Uang Pengganti Dalam Perkara Deelne…

Instrumen penting dalam law enforcement terhadap tindak pidana korupsi yaitu pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang pengganti maksimal sama dengan uang yang telah dikorupsi. Namun masih …

SKRIPSI (5604) - Pidana Pencabutan hak Pilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Pe…

Skripsi berjudul “Pidana Pencabutan Hak Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019” merupakan penelitian huku…

DISERTASI (347) - Penyiaran Berita Kriminal Dalam Kerangka Perlindungan Hak A…

Penyiaran berita kriminal dipersidangan yang menampilkan terdakwa, menyiarkan proses pembuktian dipersidangan, tayangan gambar kejadian perkara yang disiarkan secara berulang-ulang, dengan narasi o…