Penggunaan diskresi sangat rentan terjadi penyalahgunaan wewenang. Unsur penyalahgunaan wewenang merupakan bagian inti delik dari tindak pidana korupsi, namun dalam Undang-undang Pemberantasan Tind…
There are several practices of bribery in the private sector that have a direct impact on society, namely causing harm, but law enforcement officials cannot reach them because of a legal vacuum. …
Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang biasa disebut extra ordinary crime dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan serta perekonomian negara yang sangat besar, oleh karena itu berdasarkan …
Bagaimana dengan adanya pengembalian dugaan kerugian negara oleh yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang bersedia mengembalikan uang negara atau adanya pengembalian uang negara jika…
Korupsi bukanlah bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia. Rumusan tindak pidana korupsi tercantum pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK merupakan…
Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 pada poin ke 4 menyebutkan bahwa Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APB…
Pendekatan restorative justice dianggap sebagai alternatif penanganan korupsi di Indonesia namun restorative justice dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi belum diatur dalam undang-undang pe…
Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam suatu kejahatan yang disebut dengan “white collar crime”. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 31/1999 te…
Barang bukti merupakan barang kejahatan dan salah satu alat bukti penting dalam mengungkap kejahatan. Barang bukti menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara. Barang bukti t…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tind…