SKRIPSI (6408) - Prinsip Ekstrateritorialitas dalam Pengawasan Merger Lintas …

KPPU sebagai lembaga pengawas memiliki wewenang untuk mengawasi transaksi merger lintas negara yang marak dilakukan pelaku usaha untuk memperluas perusahaannya untuk meningkatkan nilai perusahaan. …

SKRIPSI (6406) - Perluasan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam …

Kartel adalah suatu bentuk pembatasan persaingan usaha yang tertua sekaligus suatu perbuatan kolutif oleh pengusaha yang turut dianggap paling berbahaya dalam dunia bisnis itu sendiri. Lemahnya dan…

SKRIPSI (6370) - Pengawasan Terhadap Pengambilalihan Aset Yang Mengakibatkan …

Kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi memberikan dampak yang besar pada ketatnya persaingan usaha di Indonesia. Perusahaan turut mengembangkan usahanya dengan berbagai macam strategi, salah …

TESIS (4315) - Penerapan Sanksi Denda Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Atas Ad…

Tesis ini mengkaji kewenangan KPPU dalam penetapan denda atas keterlambatan perusahaan yang melakukan Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi atas pelanggaran Pasal 29 UU Anti Monopoli yang dimana dala…

TESIS (2864) - Implikasi Prinsip Rule of Reason Terhadap Pelanggaran Perjanji…

digunakan untuk mengkaji suatu tindakan oleh para pelaku usaha yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Persaingan Usaha, tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan dampak negatif yang timbul dar…

DISERTASI (328) - Circumstantial Evidence (Bukti Tidak Langsung) Sebagai Alat…

Kartel merupakan kesepakatan dintara para pelaku usaha sejenis untuk meniadakan kompetisi diantara mereka dengan tujuan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya secara tidak wajar dan mempertahank…

SKRIPSI (6329) - Karakteristik Essential Facilities Doctrine dalam Pasar Digital

Ketika pelaku usaha memiliki posisi dominan di pasar, terkadang pelaku usaha tersebut menguasai essential facilities yang juga dibutuhkan oleh pelaku usaha lain. Pelaku usaha tersebut biasanya akan…

SKRIPSI (6326) - Kepemilikan Saham Pada Klub Sepak Bola Di Liga Profesional I…

Kepemilikan saham klub sepak bola memiliki dimensi yang luas dalam dunia hukum. Kegiatan usaha yang dilakukan dan koneksitas antar klub sepak bola di liga profesional Indonesia akan menjadi kompone…

Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi

Edisi

Edisi Pertama

ISBN/ISSN

978-623-218-500-5

Deskripsi Fisik

xiii, 312p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.072 1 Nad h

TESIS (4586) - Pemberlakuan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 4 Tahun 2007 Ten…

Dengan demikian, penggunaan dan pemahaman Pedoman Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Praktek Monopoli ini perlu dibarengi dengan pemahaman dari pedoman Pasal 19 Undang-Undang No…