Penyelesaian sengketa pertanahan tidaklah selamanya harus dilakukan melalui proses peradilan. Penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh-tokoh masy…
Dinamika pembangunan sebagai sarana mensejahterakan rakyat lambat laun yang kemudian membuat kondisi akan kebutuhan tanah menjadi semakin tinggi sehingga terjadi keterbatasan (artinya, kebutuhan …
Penulisan tesis berjudul PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA ini dilatarbelakangi oleh maraknya sengketa tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Ko…
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali menghasilkan surat tanda bukti hak berupa sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat Hak Atas Tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanaha…
Peraturan pengadaan tanah yang diatur di dalam Peraturan Presiden No. 55 tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Presiden No 36 tahun 2005 diubah oleh Peraturan Presiden No 65 t…
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak atas tanah di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu Hak Atas Tanah Barat dan Hak Atas Tanah Adat.…
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mempertegas definisi serta tata cara dalam penetapan Hak Guna Usaha khususnya dalam menetapkan batas luasan yang lebih kecil. Definisi penghapus…