TESIS (1990) - Pertanggungjawaban Direksi dan BUMN Terkait Tindak Pidana Korupsi

Konsep keuangan Negara di dalam BUMN merupakan keuangan Negara yang dipisahkan dari APBN yang kemudian pengelolaanya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Masih banyak yang belum…

Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peadilan Pidana di Indon…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-02-1688-6

Deskripsi Fisik

xii, 306p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Ami p

DISERTASI (340) - Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penanggulanga…

Pengadaan barang dan jasa masih menjadi sumber kasus-kasus korupsi di Indonesia. Pembubaran TP4 menjadikan peranan Jaksa Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara semakin penting dalam mengembalikan a…

TESIS (1983) - Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Terkait Pa…

Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin maju telah membawa manfaat yang besar didalam kemajuan setiap negara, namun hal tersebut dapat membuat sebuah penyakit baru yang ada di dalam masyarak…

TESIS (1980) - Perumusan Materi Muatan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daera…

Salah satu tiang utama dalam penyelengaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang baik, harmonis, dan muda diterapkan dalam masyarakat. Sebagai suatu waca…

TESIS (1966) - Kewenangan Kejaksaan, Polri Dan KPK Dalam Penyidikan Tindak Pi…

Tindak pidana korupsi saat ini sudah menjadi masalah global antar negara, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi d…

TESIS (4199) - Nilai Kekuatan Bukti Visum Et Repertum Yang Dibuat Sebelum Pen…

Dalam perkara yang menimbulkan luka maka kelengkapan formil pada berkas perkara salah satunya yang sangat penting adalah Visum et Repertum (VeR) yang berguna untuk dapat mengindentifikasi luka ya…

TESIS (1965) - Penerapan Pidana Uang Pengganti Tarhadap Tindak Pidana Korupsi

Hukum pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus. Pidana khusus adalah pidana yang pengaturannya secara khusus ditujukan kepada golongan tertentu. Dalam kuliah Kebijakan Hukum Pidan…

TESIS (1964) - Kewenangan Kejaksaan Untuk Melakukan Penerimaan Uang Pengganti…

Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tin…

TESIS (1960) - Tanggung Jawab Pidana Dalam Kegagalan Konstruksi Dan Kegagalan…

Implementation of construction services by the government is an activity that requires a construction budget that funds can be obtained from the State Budget and the Regions. In practice, this of…